by

Bupati Ungkap Prestasi Bungo pada Rapat Paripurna DPRD Bungo tentang Penyampaian LKPj Bupati Bungo T.A. 2019

-GLOBAL-164 views

Senin (30/03/ 2020), DPRD Bungo menggelar Rapat Paripurna  dalam rangka Penyampaian Laporan Keterangan  Pertanggungjawaban ( LKPj ) Bupati Bungo Tahun Anggaran 2019 di Aula Utama Kantor DPRD Bungo. Rapat  dipimpin oleh Wakil  Ketua DPRD Bungo Martunis ,A.Md. dan didampingi  oleh Ketua DPRD Bungo  Jumari  Ari Wardoyo dan Wakil Ketua II Jumiwan Aguza, SM.

Anggoa DPRD Bungo saat video telekonferensi

Wakil Ketua DPRD Bungo menyatakan “Rapat Paripurna ini adalah hal yang wajib  diselenggarakan karena dilakukan DPRD Bungo untuk  Meminta  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj)  Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo  untuk Tahun Anggaran  2019  dan menindaklanjuti  hasil  rapat Badan Musawarah DPRD Bungo dan pemerintah kabupaten bungo yang digelar  pada tanggal 2 maret  2020 yang lalu. Rapat ini untuk  dapat didengar  oleh DPRD Bungo dan seluruh  lapisan masyarakat Kabupaten Bungo tentang keberhasilan,  laporan dan evaluasi Pemerintah Daerah  pada Tahun  Anggaran 2019,” demikian ungkapnya.

 

Bupati Bungo Mashuri, S.P.,M.E.  menyampaikan dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj)  Bupati Bungo Tahun Anggaran  2019   melalui video telekonferensi. Bupati bungo menyampaikan, “ Agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPj)  Bupati Bungo adalah merupakan alat  evaluasi dibidang  pembangunan dan pelaksanaan anggaran oleh DPRD terhadap pemerintah daerah  yang diamanahkan oleh  undang – undang  nomor 23 tahun 2014   tentang Pemerintah Daerah. APBD Tahun Anggaran 2019 telah terlaksana sesuai dengan ketentuan dan   tertib   anggaran.   Pada   sisi   pengeluaran, berdasarkan data sebelum dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tercatat realisasi  belanja sebesar Rp. 1,3 Triliun dari rencana belanja sebesar  Rp. 1,6 Triliun atau terealisasi sebesar 81,62 persen.

 

Mashuri juga menyampaikan ucapan syukur atas  hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Bungo pada Tahun 2019 masih meraih Predikat B. Begitu juga dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah, mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

“Dalam rangka menjaga stabilitas harga pasar dan konsumsi masyarakat, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bungo terus berupaya melaksanakan  pengendalian  angka inflasi daerah. Atas kerja keras TPID tersebut,  Kabupaten  Bungo mendapatkan Penghargaan Sebagai TPID Terbaik 1 se-Provinsi Jambi dari Gubernur Jambi” imbuh Bupati.

 

Bupati juga menegaskan demi tercapainya sinergi program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bungo, maka sampai dengan Tahun 2021, akan terus dilaksanakan Program Gerakan Dusun Membangun (GDM) melalui  mekanisme Pemberdayaan Masyarakat, dengan mengalokasikan        dana sebesar 250 Juta Rupiah per dusun, yang diperuntukan untuk   pembangunan sarana-prasarana dan infrastruktur di tingkat dusun.

 

Pada penyampaian akhir nota pengantar Bupati menyinggung terkait wabah covid-19, “Terakhir  saya menghimbau kepada kita semua untuk mawas diri terhadap bencana wabah yang sedang terjadi, yakni wabah Virus Covid 19 atau yang lebih dikenal dengan Virus Corona. Mari bersama- sama kita memikirkan tindakan preventif yang harus kita lakukan untuk masyarakat Kabupaten Bungo tercinta ini. Semoga bencana wabah ini segera berakhir.” demikian pungkasnya.

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed